Prinsip Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh anggota Polri
dalam Tindakan Kepolisian Penggunaan Kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian.

SOP petugas Polisi diatur dalam Perkap no 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian Lembaga Amnesty International Indonesia mencatat sepanjang 2020 ada 402 kekerasan yang diduga dilakukan polisi di 15 provinsi. Selain itu ada 20 kasus pembunuhan di luar hukum yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan di Papua, dengan total 29 korban.
Mengutip laman resmi Amnesty International Indonesia, berdasarkan Prinsip-Prinsip Dasar PBB Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum(BPUFF) dan Kode Etik Aparat Penegak Hukum (CCLEO) ada empat prinsip yang harus diikuti petugas Kepolisian dalam menggunakan kekuatan.

Pertama, asas legalitas. Aparat hanya boleh menggunakan kekuatan jika tujuan yang hendak dicapai itu sesuai dengan hukum dan cara-caranya juga memenuhi hukum.

Kedua, polisi harus menerapkan asas nesesitas (Keperluan) yang berarti harus menimbang apakah penggunaan kekuatan pada masyarakat sipil benar-benar diperlukan dan benar-benar tidak ada metode alternatif lain yang bisa untuk mencapai tujuan yang sama.

Ketiga, asas proporsionalitas. Artinya saat penggunaan kekuatan tidak dapat dihindari, maka kekuatan yang dikerahkan aparat harus proposional dengan tindak pelanggaran yang dilakukan.

Keempat, asas akuntabilitas. Pemerintah dan institusi penegakan hukum harus menetapkan prosedur yang jelas dalam penggunaan kekuatan oleh personel polisi dan mengambil tindakan-tindakan remedial saat prosedur tersebut tidak diikuti.

Intinya, menurut Amnesty International Indonesia, polisi dituntut untuk selalu mencoba mengunakan metode tanpa kekerasan terlebih dahulu dalam setiap situasi. Polisi dituntut meningkatkan respons mereka secara bertahap, dan mencoba meminimalisir kerusakan dalam penggunaan kekuatan .
strategi Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Api di Masing masing Kesatuan yang dapat dilakukan :

1.Perketat Pengajuan Senpi
2.pengawasan Dan Pengecekan Mental dan Perilaku Individu
3.pembatasan penggunaan senjata api dalam Unjuk Rasa
4.Penggunaan senpi harus memperhatikan Prinsip NLPA:
asas Nesesitas
asas Legalitas
asas Proporsionalitas
asas Akuntabilitas

5.Bila terjadi Penyalahgunaan Segera diproses secara tegas dengan undang-undang yang berlaku.
Prinsip Penggunaan Senjata Api
Apa yang harus dilakukan polisi sebelum menggunakan senjata api?
Polisi harus mengidentifikasi diri mereka sebagai pihak berwajib yang membawa senjata api dan memberikan peringatan bahwa mereka akan menggunakan senjata tersebut. Polisi juga harus memberi waktu kepada individu yang ditarget untuk mematuhi peringatan tersebut.
Langkah-langkah ini hanya bisa dilewatkan jika target membahayakan nyawa aparat atau orang lain atau pada situasi di mana peringatan itu tidak tepat (misalnya saat polisi melakukan operasi yang membutuhkan elemen kejutan) atau situasi di mana peringatan itu jelas akan sia-sia (misalnya dalam serangan bunuh diri atau saat menghadapi orang yang mabuk atau sakit jiwa, kalau kondisi tersebut membuat orang itu tidak mau atau tidak bisa mengerti peringatan tersebut).
Apa yang harus dilakukan polisi setelah menggunakan senjata api?
Polisi harus segera memanggil bantuan medis bagi target tembakan senjata api untuk menangani luka akibat tembakan tersebut. Selain itu polisi juga harus menghubungi teman maupun keluarga korban untuk memberi kabar mengenai kondisi dari target yang tertembak.
Setelah kebutuhan korban telah terpenuhi, harus ada laporan yang lengkap mengenai aksi penembakan, termasuk bukti-bukti yang telah diamankan sehingga lebih mudah untuk melakukan investigasi mengenai kasus yang sedang terjadi dan mengapa akhirnya penembakan itu menjadi hal yang diperlukan. Pihak kepolisian juga wajib untuk mengizinkan dan kooperatif dalam investigasi terhadap setiap insiden penggunaan senjata api.
Apa yang perlu diperhatikan dalam investigasi penggunaan senjata api oleh polisi?
Investigasi yang dilakukan sifatnya harus segera, imparsial, menyeluruh dan mandiri. Artinya, investigasi hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berbeda dengan individu-individu yang terlibat dalam insiden penembakan.
Investigasi yang dilakukan harus bertujuan untuk menentukan apakah penggunaan senjata api sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dengan prinsip-prinsip dalam hukum internasional.
Pihak aparat juga harus bersikap kooperatif terhadap investigasi ini dengan menyimpan semua barang bukti yang ada secara aman. Bukti-bukti termasuk testimoni dari saksi, bukti forensik dan jika diperlukan bukti dari otopsi tentang luka yang didapat korban dan temuan-temuan medis.
Selain itu, sangat penting bagi pihak keluarga korban untuk dilibatkan secara penuh dalam proses investigasi dan juga harus dilindungi dari segala bentuk intimidasi. Temuan dari tim investigasi harus dibuat terbuka kepada publik agar ada aspek pengawasan dari masyarakat.
Jadi, apa kesimpulannya?
Kita semua memiliki hak-hak jika mengalami konfrontasi dengan aparat penegak hukum, dan polisi tidak bisa dengan otomatis dibenarkan saat menggunakan kekerasan.
Polisi memang diperbolehkan menggunakan kekuatan dan juga senjata api, tapi tidak dengan sewenang-wenang dan tidak dalam semua situasi – sebaliknya, penggunaan metode-metode kekerasan seperti itu hanya boleh menjadi alternatif terakhir, saat semua cara-cara lain sudah dicoba dan gagal.
Investigasi terhadap penggunaan kekerasan dan senjata api oleh polisi juga harus dilakukan dengan seterbuka mungkin agar aparat penegak hukum akuntabel terhadap masyarakat yang dilayaninya.

Oleh: Dwiasi Wiyatputera, S.H., S.I.K., M.H. – Kapolres Trenggalek, Polda Jawa Timur. Penyidik Tindak Pidana Umum Polri bidang Keamanan Negara – Harta Benda, Assesorr SDM Polri, Investigator Paminal DivPropam Polri.